Irdan

2010-02-13T07:24:00.000-08:00

Pada umumnya usaha tani yang diselenggarakan oleh petani, masih mengedepankan produksi (budidaya) secara konvensional, ketimbang melihat kebutuhan pasar. Beberapa komoditas yang dihasilkan, setelah panen, ternyata kurang laku di pasaran atau paling tidak harganya anjlok tidak sesuai harapan petani. Hal ini disebabkan oleh karena jumlah komoditi yang diproduksi oleh para petani lebih banyak dari pada permintaan pasar atau over prosuksi. Maka permasalahan utama petani terkait dengan hal tersebut adalah komoditas yang tidak laku di pasaran. Padahal biaya produksi yang dikeluarkan utuk menghasilkan komoditi tersebut, tidak sedikit, sehingga usaha tani yang dijalankan menjadi “lebih besar pasak dari pada tiang” atau lebih besar pengeluaran dari pemasukan alias rugi.

Untuk mengatasi masalah itu, orientasi berfikir petani kita harus berubah ke orientasi agribisnis. Usaha tani harus dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang melingkupinya, diantaranya komponen input (masukan), produksi, pasca panen, pengolahan dan pemasaran, adalah faktor yang mutlak diperhatikan. Bukan hanya sekedar faktor produksi saja. Itulah yang dimaksud berfikir agribisnis adalah berfikir dari hulu sampai ke hilir, atau “satu siklus usaha tani

Namanya saja agribisnis, maka “pasar” adalah komponen pertama yang mutlak di perhatikan, sebelum melakukan proses produksi. Sejumlah pertanyaan-pertanyaan awal , yang mutlak dijawab terkait dengan pasar adalah komoditas apa yang paling laku (diminati) pasar ?, kemudian seberapa besarkah kebutuhan pasar terhadap komoditas itu ? Apakah kebutuhan pasar itu sudah terpenuhi ? atau berapa lagi kebutuhan pasar yang harus di suplai oleh petani ?

Untuk menjawab pertanyaan itu tentunya langkah yang perlu di lakukan adalah pemahaman sederhana mengenai kebutuhan pasar. Pertanyaan kita kemudian adalah, mampukah petani melakukan survay dan analisis permintaan pasar ? Kenyataan di atas menuntut adanya pemberdayaan petani, dari penyadaran akan pentingnya melihat pasar sebelum berproduksi, ke proses pembelajaran untuk bisa memahami keadaan pasar sebelum berusaha tani. Disinilah dibutuhkan intervensi pemerhati atau fasilitator pemberdayaan, adalah melakukan penguatan kapasitas petani agar bisa memahami pasar. Dan pasti bisa, karena yang mengetahui dengan pasti masalah petani adalah petani sendiri. Yang perlu dilakukan oleh fasilitator adalah membuka pintu atau jalan bagaimana para petani bisa mengoptimalkan potensinya sendiri. Jadi pembelajaran pertama petani dalam hal agribisnis adalah bagaimana petani faham dan mampu melakukan survay dan analisis pasar secara sederhana.

Selanjutnya, kemungkinan ada beberapa komoditas yang paling di minati pasar. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah komoditas yang mana yang paling di minati diantara yang di minati ? atau pertanyaan lainnya adalah komoditas yang mana yang paling menguntungkan bagi petani. Maka pembelajaran agribisnis kedua adalah bagaimana petani mampu melakukan hitung-hitungan (analisis usaha tani) terhadap setiap komoditi. Tentunya, setiap komoditas berbeda kebutuhan input (biaya produksinya) dan harga jualnya setelah di lempar ke pasaran.

Matematikanya sangat sederhana, harga jual dikurangi ongkos produksi itulah keuntungan bagi petani. Dari logika sederhana itu selayaknya petani dapat mengetahui komoditas mana yang paling menguntungkan baginya sekali gus diminati pasar, dan mampu diproduksi dengan skala usaha tertentu.

Pemberdayaan agribisnis petani tidak berhenti hanya pada proses pembelajaran (Belajar sambil berusaha) secara personal saja. BELAJAR menciptakan kemampuan. Namun untuk memenuhi tuntutan pasar dan mengembangkan skala usaha, petani juga membutuhkan kerjasama dgn petani lainnya. Mungkin ada permasalahan-permasalahan atau kendala agribisnis yang tidak mampu di selesaikan di tingkat keluarga tani, maka dibutuhkan penguatan kelembagaan petani sebagai wadah kerjasama dan interaksi agar dapat mengembangkan aksesnya dan dapat menyelesaikan permasalahannya secara kolektif. Selain itu kebutuhan untuk membangun norma yang lebih besar (baca: institusionalisasi), juga dalam rangka meningkatkan nilai tawar petani.

Pada kenyataannya petani yang telah mengembangkan kerjasama, norma, dan kelembagaannya dari kelompok tani di komunitasnya, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) pada skala desa, hingga asosiasi petani pada tingkat kabupaten, propinsi dan seterusnya, juga semakin mengalami perluasan akses dan transformasi Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan. Dengan catatan kelompok yang terbangun itu adalah kelompok SEJATI, bukan kelompok MERPATI dan PEDATI (kelompok yang muncul ketika ada proyek). Realitas juga menunjukkan bahwa asosiasi petani yang spesipik atau fokus pada komoditas yang diupayakan bersama, lebih mudah mengalami proses pengembangan agribisnis dibanding institusi atau lembaga yang dibentuk berdasarkan kesamaan wilayah semata, namun tidak focus pada produk atau komoditas.

Sewaktu Pak Prof.Amiruddin menjadi Gubernur Sulsel, dicanamkan Triprogram Sulawesi Selatan yang sebenarnya berorientasi agribisnis. Program itu adalah (1) Perubahan pola fikir, (2) Pengwilayahan komoditas dan (3) Petik-Olah-Jual.

Perubahan pola fikir, arahnya dari berfikir lata ke berfikir produktif, yang contohnya sudah dikemukakan di atas. Pengwilayahan komoditas adalah pengembangan potensi wilayah dengan komoditas yang sesuai dengan karakteristik atau potensi lokal, dan Petik-Olah-Jual, bermaksud memberikan nilai tambah terhadap produk yang di hasilkan petani, bahwa akan lebih menguntungkan bila produk diolah dan dikemas terlebih dahulu sebelum di lempar ke pasar. Selain itu dapat mengantisipasi kemungkinan kerusakan-kerusakan produk yang rentan kerusakan bila disimpan terlalu lama.

Jadi pembelajaran agribisnis berikutnya setelah faktor produksi yang pada umumnya petani sudah sangat paham, adalah mengenai pasca panen dan pengolahan. Petani membutuhkan kemampuan skill teknologi pasca panen dan pengolahan, misalnya saja bagaimana membuat saos tomat dan membuat kemasan agar produksi tersebut menjadi lebih memiliki efisiensi, efektifitas dan bernilai jual tinggi. Berapa banyak komoditas di pasar swalayan dan mall, yang kuantitas serta kualitasnya relativ sama dengan yang dijual oleh petani di pasar tradisional, namun lebih laris, meskipun harganya lebih mahal dari pada yang dijual langsung oleh petani, hanya persoalan kemasannya yang lebih menarik.

Dalam skala besar, pada umumnya ada syarat produksi pertanian dapat diterima oleh pasar, yakni kualitas (mutu), kuantitas (jumlah) dan Kontinuitas (keberlanjutan suplai). Pada umumnya pasar lebih mengutamakan komoditas inport apakah antar pulau atau negara, ketimbang komoditas lokal, dengan alasan komoditas impor tersebut lebih menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas dan harga dibanding komoditas lokal.

Terkait dengan hal tersebut, proses pemberdayaan yang diperlukan oleh petani adalah fasilitasi dan mediasi pertemuan antara petani dengan pihak ke tiga atau berbagai jejaring agar dapat melakukan interaksi dan transaksi pemasaran produk, agar terbuka wawasannya tentang criteria produk yang diminati serta dapat dikerjasamakan dengan pihak pasar. Kekuatan jejaring petani atau kemitraan petani adalah indicator bahwa petani itu telah memiliki keberdayaan.

Semoga FMA (Farmer Managed Extension Activities) atau Kegiatan Penyuluhan yang dikelola mandiri oleh petani dapat menjadi proses membangun minat dan kesadaran, proses pembelajaran, penguatan kelembagaan dan penguatan jejaring petani yang beorientasi agribisnis, dapat mengukir kisah sukses pemberdayaan agribisnis petani di Indonesia.

Electabilitas Koruptor

2009-05-09T14:41:00.000-07:00

Berita tidak lolosnya sebahagian kecil incumbent legislatif di Pemilu 2009 ini, yang digantikan oleh energi dan harapan baru, tentu merupakan setitik harapan bagi kemajuan legislatif menuju legislatif yang lebih berperadaban. Pepatah melayu yang berbunyi “sekali lancung di ujian, seumur hidup tidak akan dipercaya” selayaknya dilembagakan dalam kehidupan masyarakat. Namun nampaknya, kampanye PARLEMEN BERSIH, belum begitu efektif dan kurang mempunyai pengaruh terhadap pilihan publik pada Pemilu 2009 ini. Citra “parlemen bersih” meski merupakan kebutuhan, ternyata tidak serta merta menjadi “human obsesion”. Ini bukan over generalisasi, tapi inilah hasil analisis sederhana saya terhadap fakta prilaku Pemilih dari hasil Pemilu 2009. Popularitas sebahagian figur incumbent legislatif yang terkait dengan skandal suap dan korupsi yang saat ini dalam proses hukum, atau di masyarakat telah memiliki citra “koruptor”. ternyata masih memiliki elektabilitas yang sangat tinggi. Mengapa ? karena pemilu kali ini belumlah pemilu yang merepresentasikan aspirasi yang berasal dari kesadaran kritis masyarakat. Realitas menunjukkan bahwa perolehan suara atau elektabilitas caleg itu pada umumnya masih merupakan hasil dari pola-pola mobilisasi dukungan yang tidak sehat, bahkan mengabaikan aspek moralitas. Berita tentang money politic, pembelian dan penggelembungan suara dan berbagai skandal lainnya yang sudah bukan rahasia umum adalah warna kelam terhadap masih lemahnya sistem pemilu kita dalam mengantisipasi beragai tindak kecurangan.

Pendidikan politik atau pendidikan demokrasi tidak dijalankan oleh partai politik. Partai politik masih lebih cenderung menjadi agent hegemoni kekuasaan yang hanya bisa berbicara tentang “demokrasi prosudural” sebagai alat bagi pengurus partai dan kroni is begundelnya untuk menyalurkan syahwat kekuasaanya. Tidak terkecuali apakah partai itu dikendalikan oleh orang yang bergelar kiyai atau bukan, apakah partai itu mengklaim diri memperjuangkan syariat agama tertentu atau tidak, umunya telah terjerembab dalam arus demoralisasi wacana publik, de-ideologisasi dan pragmatisme politik machiavelis (tujuan menghalalkan segala cara), dan dengan demikian peranan partai semakin jelas menjadi ujung tombak pelembagaan KKN di negri ini.

Lalu apa yang bisa di harapkan dari legislatif produk sistem yang korup ini ? Jika tidak ada perubahan sistem mendasar yang bisa men-setup partai sebagai ujung tombak institusionalisasi politik yang berperadaban dan profesional, dan sebagai filter pertama pemberantasan korupsi, maka nasib reformasi dan kemaslahatan rakyat pun akan tetap terseok-seok, merangkak dan merayap dibawah pergumulan politik kepentingan kekuasaan semata. Implikasinya rakyat semakin skeptis, apatis, pesimis bahkan menjadi masyarakat pragmatis (pragmatig society), dimana rakyat pragmatis akan menghasilkan pemimpin-pemimpin pragmatis pula.

Selain perbaikan sistem dan mekanisme, agenda yang sangat mendesak adalah perlunya langkah purifikasi di setiap internal partai politik dalam rangka mengurangi resiko epidemiolgi virus machiavelisme yang memang sudah mulai tumbuh dan berkembang. Nah ini mungkin menjadi pekerjaan berat, karena ada rumus “tidak ada orang yang dengan ikhlas melepaskan kekuasaan yang sudah digenggam”. Termasuk partai sebagai miniatur kekuasaan negara. Namun tuntutan furifikasi itu juga adalah hukum alam, yang selain alam sendiri akan menyelesaikannya dituntut kepedulian kita yang masih percaya kepada hukum alam untuk bertasbih dan tetap mengumandangkan azan perubahan. Furifikasi adalah sebuah keniscayaan.

Supersemar yang supersamar

2008-04-12T06:33:00.000-07:00

Sejak hilangnya naskah asli supersemar di musium nasional menjelang akhir kekuasaan Suharto, kontroversi seputar keautentikan naskah supersemar itu mencuat di permukaan. Menurut saya, ada yang lebih penting untuk diragukan dan dipelajari dari supersemar itu selain dari teksnya, yakni proses keluarnya Supersemar itu sendiri. Apakah proses keluarnya berasal dari kesadaran dan kehendak ikhlas dari Soekarno ? atau berasal dari pressure atau tekanan dari pihak tertentu yang mendesakkan keluarnya Supersemar itu ? Apakah barang itu dibuat oleh sukarno ? atau dia sudah merupakan barang jadi yang kemudian sukarno tinggal menekennya ? Hal ini penting. Karena kalo kita mau mengungkap sejarah, kita tidak hanya melihat dalam konteks tekstualnya, tapi harus melihat kontekstualnya.

Mungkin karena berawal dengan surat sakti, maka kekuasaan yang di pegangnya pun kemudian dibuat menjadi sakti. Adapun Pancasila sakti yang setiap tahun diperingati kesaktiannya, selalu dijadikan alat justifikasi kesaktian penguasa. Siapa yang berlawanan arah dengan penguasa. berarti mengganggu kesaktian pancasila, sehingga harus dihabiskan dana trilyunan untuk mensosialisasikan, menginternalisasi dan mengkristalisasikan pancasila pada diri anak bangsa. Tapi saya rasa itu adalah perbuatan yang sia-sia yang justru banyak menelan korban, atas nama “kesaktian”.

Di Negara “supersemar” ini segalanya kemudian bisa di samarkan dan bisa di saktikan. Sangat wajar jika hingga saat ini banyak lahir UU atau peraturan yang bersipat karet (interpretable). Biar bunyinya kelihatan demokratis, namun interpretasinya bisa di stel berdasarkan kepentingan siapa yang lagi menyetir dan mendominasi kekuasaan.

Olehnya itu, jangan lagi ada supersemar-supersemar baru yang lahir। Kerena membuat segalanya akan menjadi supersamar, dimana dalam realitasnya masyarakat selalu berada pada posisi kalah di depan hukum.

Tantangan Globalisasi

2008-02-24T21:50:00.000-08:00

Globalisasi beserta segenap masalah yang menyertainya, siap atau tidak kita menerimanya, ia telah datang. Keadilan dan kesenjangan multi dimensi, itulah masalah dan tantangan utama peradaban kita saat ini, sakaligus bisa menjadi common platform. Dan tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Hanya tawaran sistem yang universallah (baca:bukan parsial) yang bisa menjawab tantangan globalisasi itu. Pertanyaan yang kemudian yang harus di jawab adalah mana konsep implemantasi yang jelas dan terukur dari sistem yang universal itu yang bisa menjawab permasalahan keadilan dan kesenjangan sosial ?

Untuk menjawabnya secara obyektif, mari kita membedah semua kitab dan referensi yang ada di dunia ini. Mari kita mulai tentang hal yang urgent yakni tentang "keadilan material". Di kitab manakah kita bisa temukan konsep keadilan material yang terukur ? Sebab jika kita berbicara tentang keadilan material, tentu itu bisa di nyatakan secara matematis. Setelah bisa di nyatakan dengan matematis, maka sangat diyakini oleh semua orang bisa menciptakan rasa keadilan (irdan)

Islam Parsial

2008-02-24T05:26:00.000-08:00

Islam bisa tampil sangat fundamentalis, kalo kita mengumpulkan dan menerjemahkan ayat-ayat Quran secara fundamental. Islam bisa tampil sangat liberalis kalo kita mengumpulkan dan menerjemahkan ayat-ayat Quran secara liberal. Dengan perlakuan yang sejenis, islam bisa tampil sangat sosialis, bahkan islam bisa tampil sangat mekanistik, dan sebagainya. Sebagai implikasinya maka muncullah label-lebel islam seperti islam fundamentalis, islam liberal, islam kiri, islam pancasila, islam kejawen dan sebagainya.

Namun islam yang diserukan khusus kepada orang-orang yang beriman dalam quran surat Al-Baqarah 208 adalah islam yang universal dan sitemik (kaffah). Itulah islam yang sesungguhnya, yang tidak dipahami secara parsial. Ayat ini turun jauh sebelum manusia berfikir tentang pluralisme, multikulturalisme, interkulturalisme dan berbagai konsep sosio-kultural yang berupaya ingin menjadikan dirinya sebagai common denomination atau simbol permersatu ummat manusia, meskipun isme-isme yang disebutkan itu masih saja bersifat parsial dalam menyelesaikan problematika kemanusiaan.

Angka Kebencian Terhadap Islam

2008-02-15T00:02:00.000-08:00

Hegemoni politik kapitalisme, yang menjadi policy dunia dengan tema besar “globalisasi” telah menjadi kekuatan pendikte arus informasi dan demoralisasi wacana dunia. Dengan begitu sang “adikuasa” tampil gagah perkasa mendominasi kebenaran. Media yang semestinya tampil sebagai kekuatan penyeimbang yang obyektiv, juga harus tunduk dibawah kekuatan modal yang besar untuk tetap survive. Maka mediapun tak ubahnya menjadi institusi yang hanya sekedar memenuhi kebutuhan perut industrialisasi yang tak pernah kenyang. Sadar atau tidak, secara sistemik media dunia telah terseret kedalam aksi diskriminasi dalam pemberitaan.

Diskriminasi, itulah musuh kemanusiaan. Namun ada yang lebih kejam dari diskriminasi yakni menuduh “diskriminasi dengan cara-cara diskriminatif”. Itulah mega diskriminasi. Ini satu serial dengan “menuduh terorisme dengan cara-cara terorist”.

Betulkah islam itu identik dengan kekerasan dan terorisme ? Sedemikian burukkah wajah islam di dunia ini sehingga harus menimbulkan kebencian dan fobia terhadap ummat islam ? Catatan Hasil Survay di Amerika 2007, masyarakat yang simpati terhadap Islam 43 %, Netral 22 %, dan tidak simpati terhadap islam sebesar 35 %. Memang angka yang simpati kelihatannya lebih besar dari yang tidak simpati. Akan tetapi angka 35% itu adalah angka yang cukup fantastis. Itu bermakna 1 diantara 3 penduduk Amerika, benci kepada islam. (Sumber : Ade Armando, Madina Media Publika). Bahkan di Eropa tumbuh kelompok ultra konservatif yang benci terhadap islam, dengan melakukan tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap muslim di sana.

Menurut anda, Apa yang menyebabkan munculnya kebencin terhadap islam ? Siapa sajakah yang memiliki kontribusi besar terhadap pencitraan islam yang begitu buruknya ? lalu apakah yang harus kita perbuat untuk menampakkan citra islam sebagai ajaran perdaiaman yang rahmatan lil alamin ?

Kaum Muda & Gerakan Penyadaran Masyarakat

2008-01-30T09:28:00.000-08:00

Wawancara dengan Yudi Latif

Menjelang Pemilihan Umum 2009, wajah-wajah lama masih mendominasi calon pemimpin nasional. Banyak orang menganggap regenerasi pemimpin nasional lewat partai politik (parpol) atau jalur-jalur lain tidak berjalan. Muncul pertanyaan bagaimana jika kaum muda membaca peran partai politik dalam melahirkan generasi baru pemimpin nasonal di masa depan.

Pengamat politik muda, Yudi Latif memberikan pandangannya kepada reporter The Indonesia Now, Nurseffi mengenai hal tersebut saat menghadiri Diskusi Panel “Jalan Baru Perjuangan Kaum Muda Indonesia di Jakarta Media Center, Senin 7 januari 2008.

Menurut anda faktor apa yang menyebabkan tidak terjadinya regenerasi dalam kepemimpinan nasional?

Tidak munculnya kaum muda dalam kepemimpinan nasional karena dari segi modal intelektual sangat kurang. Tidak seperti generasi Soekarno-Hatta meskipun masih muda tapi mereka relatif menguasai wajah politik dan sangat powerful secara visi. Hal inilah yang membuat mereka diterima sebagai pemimpin meskipun banyak orang tua di belakangnya.

Saat ini kaum muda tumbuh dalam situasi ketika politik itu menjadi padat modal. Ada suatu sistem dimana saat ini standar-standar mutu diabaikan. Karena kekuatan uang. seseorang hanya bisa dicalonkan menjadi pemimpin jika memiliki dukungan kapital sehingga sekarang kaum muda tidak punya kekuatan status sosial untuk mengimbangi kekuatan uang. Atas dasar itu kaum muda jadi tidak independen secara intelektual maupun modal.

Bagaimana anda melihat partai politik di Indonesia selama ini?

Selama ini parpol kita ini kan parpol karbitan karena tidak memiliki sistem pengkaderan dan rekruitmen kepemimpinan yang baik serta belum menjalani fungsinya dengan baik. Akibatnya parpol tidak melahirkan pemimpin dari partainya sendiri dan terpaksa harus mencari figur-figur pemimpin dari luar parpol

Mengapa ini bisa terjadi?

Partai-partai di Indonesia dikuasai oleh broker politik tertentu yang bermain bergantung pada logika alokatif. Maksudnya semuanya tergantung siapa yang mau bayar maka dia yang dipilih. Jadi, orang dipilih bukan karena otoritasnya mampu memimpin dan punya visi yang jelas tapi karena uang yang dimilikinya.

Lalu apa dampak dari logika alokatif ini?

Akibatnya orang-orang dari luar parpol yang mau masuk harus pakai alokatif. Hal inilah yang membuat tidak munculnya figur-figur yang kharismatik. Bahkan figur-figur kharismatik pun tidak satu pun yang lulus dari logika alokatif. Semuanya ada sangkut pautnya dengan pemegang uang yang notabene di belakangnya para konglomerat hitam. Dengan adanya mekanisme seperti ini, tidak mungkin kita melahirkan satu kepimpinan yang fresh.

Bagaimana caranya untuk memunculkan kepemimpinan yang fresh?

Caranya kita harus kampanye besar-besaran lewat penyadaran publik bahwa kita membutuhkan jenis kepemimpinan baru dan cara baru. Dengan cara itu parpol dipaksa untuk mengakomodasikan aspirasi yang tumbuh dari bawah.

Berarti untuk menjadi pemimpin, kaum muda harus masuk parpol?

Tidak semua gerakan anak muda harus masuk parpol. Lagipula parpol itukan punya kepentingan sempit tapi kalau kita punya kepentingan yang lebih besar, jadi ya harus keluar dari box-box itu. Pressure dari gerakan kaum muda itu harus kepada gerakan menyadarkan masyarakat yang pada dasarnya tidak sadar politik. Mereka setiap hari tidak memikirkan siapa pemimpinanya karena yang dipikirkan hanya permasalahan sehari-hari. Untuk mengubah dari bawah sadar menjadi sadar itu tidak enteng. Gerakan muda di berbagai tempat harus memberikan suatu penyadaran publik bahwa perlu sekali mencari figur-figur baru yang lebih fresh yang tidak terjerat dengan kekuatan-kekuatan masa lalu. Setelah itu, baru kita susun skenario.

Apakah dalam pemilu 2009 pemimpin nasional ’baru’ sudah bisa muncul?

Dalam pemilu 2009, kalau presiden tidak bisa. Setidaknya wakil presidennya harus orang baru. Untuk itu, tekanan-tekanan harus diberikan kepada partai-partai politik karena mereka hanya bisa mengakomodasi kalau ada pressure yang sifatnya hegemonik, seolah-olah mencerminkan aspirasi dari bawah.

Selamat Jalan Soeharto

2008-01-28T07:23:00.000-08:00

Inna lillahi wainnalillahi rajiun Pak Harto telah berpulang, Ahad, 27 Januari 2008 Pukul 13.10 Wib. Siapapun yang meninggal, kepada Allah saja di ia kumpulkan (Al-Imran 158). Tiap-tiap jiwa akan merasakan mati. kemudian hanyalah kepada Kami kamu di kembalikan (Al-Ankabuut 29).

Kita mengagumi dan menyayangi Soeharto dengan segenap jasanya kepada bangsa dan tanah air, dan mendoakannya semoga segenap amal ibadahnya mendapatkan keridhaan Allah, akan tetapi saya menganjak saudaraku se tanah air untuk tidak berlebihan dan tidak larut dalam drama “demoralisasi wacana publik” yang ingin memanfaatkan momentum ini untuk menggugah perasaan rakyat bahwa orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto masih lebih baik dari “reformasi”. Tidak saudaraku ... Sekali lagi tidak, reformasi belum memimpin saat ini, sungguh masih orde baru yang menguasai sentrum-sentrum kekuasaan. Kondisi carut-marut segala aspek kehidupan yang kita rasakan saat ini adalah masih karya orde baru, masih bom waktu yang ditanam orba yang baru meledak saudara. Apakah kita lupa bahwa pilar orba itu adalah ABG (ABRI, Birokrat dan Golkar ?). Nah masih itu yang berkuasa saat ini.

Memang kita akui bahwa “orba itu adalah “sistem”. Akan tetapi selama ABRI, Birokrat, Golkar dan bangsa ini tidak melakukan diskontinu sistem status quo yang telah berurat akar, dan masih tetap mendominasi kebenaran di negri ini, yang akan terjadi adalah segenap komponen bangsa ini secara devenitif akan terbawa arus kembali memberhalakannya seperti dulu, disadari atau tidak.

Selain menyatakan berkabung terhadap meninggalnya Soeharto (Bapak Pembangunan), kita juga harus berkabung terhadap segenap korban kekerasan, penculikan, pembunuhan karakter yang di alami oleh putra-putra terbaik bangsa selama pemerintahan orde baru hingga saat ini.

Islam, Perjuangan Orang Biasa

2008-01-10T05:46:00.000-08:00

Para nabi dan rasul umumnya berasal dari kalangan “orang biasa” dan mengamban missi yang luar biasa yakni mereka hadir untuk menzahirkan “sistem selamat-sejahtra” yang menjamin rasa keadilan, kesejahtraan, dan ketentraman ummat, lahir dan batin. Mereka datang dengan konsep universal yang “rahmatan lill alamin” berhadapan dengan pola pikir dan sikap manusia jahiliah.

Untuk menzahirkan konsep itu, tidak sesederhana apa yang dibayangkan. Tidak sesederhana seperti cerita-cerita dongeng yang hanya mengandalkan kemampuan mistik seorang tokoh semata, lalu dengan aji sim-salabim saja dapat menciptakan perubahan. Sekali lagi para nabi dan rasul adalah orang biasa yang mencontohkan hidup itu punya tujuan dan untuk mencapai tujuan melalui perjuangan dan pengorbanan.

Bahkan untuk mewujudkan cita-citanya, mereka harus berhadapan dengan kekuasaan yang sudah mapan. Apakah itu kekuasaan firaunisme (otoritarian), kekuasaan samirisme (cendikia munafik), dan berbagai turunan dari kedua jenis kekuasaan di atas yang selalu berujung kepada chaos kemanusiaan. Intinya para nabi dan rasul hadir, bukan sekedar memperbaiki akhlak pribadi manusia, akan tetapi lebih dari itu, dia selalu hadir untuk meluruskan peradaban yang sudah dibelokkan oleh konsep yang didasari oleh nafsu.

Setiap seorang rasul hadir di dunia ini, bertujuan mengembalikan posisi peradaban ke fitrahnya semula setelah didistorsi oleh kaum yang menyimpan dari visi rasul sebelumnya, yaitu menzahirkan “selamat-sejahtra (baca:islam)” sebagai sebuah sistem dalam mengatur peradaban ini.

Mereka bisa meraih dukungan yang luas dari ummat, tentu karena hal yang disampaikan adalah jawaban terhadap kebutuhan dan permasalahan ummat manusia dan bahasa yang disampaikan adalah bahasa kaum (bahasa orang biasa), sehingga sangat mudah dicerna, bukan bahasa “sihir” sebagaimana dituduhkan orang-orang kafir terhadap rasul. Tidak dipungkiri adanya bantuan “langit” dalam mengemban missi wahyu itu, akan tetapi kalo wahyu itu disampaikan dengan bahasa langit, mustahil akan dicerna oleh bumi yang kecil.

Allah SWT. Juga telah menyerukan untuk menyampaikan kebenaran dalam bahasa kaum. Itulah mungkin yang menjadi dasar kenapa nabi dan rasul selalu dipilih dari kalangan orang biasa yang bersahaja.

Memang Muhammad SAW adalah rasul terakhir, dan tidak ada lagi rasul di belakangnya. Akan tetapi missi dan risalah kerasulan ini terus berjalan di emban oleh muslim tanpa harus bergelar rasul, karena para rasul telah mencontohkan bahwa mereka berasal dari kalangan orang biasa yang kemudian diberi kemuliaan karena cita-citanya yang luhur dan universal, perjuangan dan pengorbanannya yang ikhlas, bukan hanya untuk kemanusiaan, tapi rahmat bagi seluruh alam.

Sampai akhir saman, masalah dan tantangan peradaban ini tetap sama, yakni pembelokan sejarah peradaban oleh konsep “nafsu” adalah siklus peradaban. Maka perjuangan untuk meluruskan peradaban tetap menjadi kebutuhan dari masa ke masa.

Islam hanya akan menjadi cerita dongeng bahkan bagian dari distorsi sejarah, ketika mainstream yang mengemuka mewakili identitas islam adalah cerita-cerita mistik para wali yang konon mewarisi mu’jisat rasul, di saat berjuang. Padahal mu’jisat bukanlah hak paten seseorang akan tetapi dia adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang dinampakkannya pada diri seseorang yang memperjuangkan kebenaran. Mu’jisat adalah tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Akan tetapi bagi yang irrasional, tentu mu’jisat itu dimaknai sebagai sebuah ilmu sihir.

Mu’jisat itu juga hendaknya menjadi pelajaran kultural yang bisa dipetik hikmahnya. Misalnya saja ketika kaum nabi musa mengalami kekurangan air dan kehausan, maka hanya dengan menghempaskan tongkatnya, muncullah mata air di 12 penjuru wilayah dan tiap kaum mengetahui dimana tempat minumnya. Ini bermakna bahwa tongkat atau kekuasaan itu fungsinya bukan untuk di genggam, namun harus digerakkan untuk kemaslahatan rakyat secara keseluruhan.

Hanya dengan memaknai perjuangan rasul seperti itu kita bisa memahami bahwa kita orang biasa sama juga seperti nabi dan rasul yang mempunyai missi sebagai pejuang di muka bumi untuk menzahirkan kebenaran, keadilan, keselamatan dan kesejahtraan ummat.

Meskipun ada beberapa keturunan nabi diberi kemuliaan menjadi pewaris, itu bukan karena persoalan darah dan keturunan, akan tetapi karena mereka telah mengalami internalisasi sosial-kemanusiaan untuk menerima kemuliaan sebagai seorang nabi. Di dalam Al-Quran Allah telah memperingati keras kepada keturunan nabi, ahli kitab, dan orang-orang yang merasa berhak atau yang mengklaim memiliki hak paten mewarisi nabi, meski tidak mengalami internalisasi apapun untuk untuk hal itu. Allah mengatakan “apakah kamu yang menentukan dimana dan kepada siapa nikmat-Ku akan ku turunkan ?”.

Islam Bukan Agama

2008-01-09T01:42:00.000-08:00

Catatan Menjalelang tahun baru Hijriah

Statement “islam bukan agama” bagi kebanyakan orang, tentu dianggap sebagai hal yang kontroversial ditengah mainstream islam secara sosiologis telah melembaga sebagai sebuah “agama”.

Namun sebagai orang yang ingin mencari kebenaran, saya tidak perlu ikut reaktif apalagi mengklaim “aliran sesat “ bagi wacana yang berbeda dengan yang yang saya pahami saat ini. Hal yang paling bijak adalah mebuka ruang dialog sebagai “examination by argument”. Begitu pula terhadap tesis yang sudah jelas menjadi paham kebanyakan orang, tidak serta-merta harus saya telan mentah-mentah sebagai sebuah kebenaran. Hal yang bijaksana adalah menghadirkan anti tesis untuk menguji kebenarannya, tapi bukan dalam kerangka “asal berbeda pendapat”.

Untuk mempermudah proses dialog, pertama yang perlu diklarifikasi adalah pengertian tentang agama. Dari berbagai forum, kitab dan literatur yang pernah saya geluti, agama itu secara ringkas dapat di katakan “apa yang ada di kepala kita”, atau secara gamblang sebagai sebuah ideologi yang mempengaruhi cara pandang, sikap dan prilaku seseorang. Selanjutnya secara operasional agama itu ditandai dengan adanya kitab yang di dalamnya ada konsep hidup. Selain itu agama ditandai dengan adanya persembahan, ada nabi, rasul atau tokoh yang mengejawantahkan kitab itu. Di dalam persembahan ada praktek-praktek spiritual tertentu untuk melakukan komunikasi dengan yang di sembah, yang dikenal dengan istilah sembahyang (Baca : Sembah hyang). Konon di Indonesia sendiri istilah agama itu pertama kali diperkenalkan oleh hindu-budha. Islam kemudian datang dengan adabtasi budaya setempat dan juga disebut sebagai sebuah agama.

Pada perkembangan selanjutnya, ketika berhadapan dengan dunia atau negara, maka agama ternyata bukanlah suatu ajaran yang universal, dia terposisi secara parsial, atau agama itu sebagai sekte di dalam negara atau di dunia. Dia menjadi sub-ordinasi dari sebuah sistem tata-negara dan selanjutnya tata-dunia.

Maka tidak heran jika “negara” menjadi agama baru yang ideologi atau ajarannya diakomodir dari ajaran-ajaran agama yang ada di “dalam” negara itu. Kalo dalam konteks ke-Indonesiaan, agama malah menjadi sebuah departemen yang harus tunduk pada sebuah kitab yang di sebut “Pancasila”.

Lalu bagaimana dengan islam ? berbicara tentang islam berarti referensinya adalah Al-Quran. Di dalam Al-Quran, islam itu disebutkan sebagai din. Juga di sebut silmi. Identikkah din dengan agama ? Apa itu Din ?

Merujuk ke Al-Quran, din atau silmi adalah sistem perdamaian yang universal. Dasarnya adalah QS Al Baqarah ayat 208 “Hai Orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam silmi (pedamaian ; islam) secara keseluruhan (sistemik) dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu ”. Di beberapa tafsir Din dimaknai sebagai konstitusi atau pedoman yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Islam disampaikan oleh bukan cuma satu nabi dan rasul. Islam telah disampaikan oleh seluruh nabi dan rasul dari Nabi Adam hingga rasul terakhir Muhammad SAW. Islam pun tidak membatasi kehadirannya terhadap satu teritorial tertentu, manandakan sifat universalnya.

Dari pengertian bahasa, Islam sendiri berarti “Selamat-sejahtra”, yang artinya sistem yang menjamin keselamatan dan kesejahtraan. Di dalam sejarah, para nabi-nabi dan rasul hadir membrangus ide dari sekte-sekte atau agama-agama parsial yang telah melakukan “human culdesac” (kekacauan kemanusiaan) dengan menawarkan suatu sistem perdamaian yang universal yang disebut “sistem selamat sejahtra” yang bahasa Indonesianya disebut Islam.

Seteleh melakukan eksplorasi tentang agama dan islam itu sendiri, akhirnya sayapun berkesimpulan bahwa islam bukan “agama”, dan tidak layak dia di bawahi oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Islam adalah perjuangan. Perjuangan untuk menzahirkan sebuah tatanan atau sistem yang menjamin keselamatan dan kesejahtraan ummat manusia secara keseluruhan. Bukan cuma sekedar simbol.

Reformasi dan Desakralisasi

2008-01-01T05:23:00.000-08:00

Catatan awal tahun, refleksi dan evaluasi perjalanan reformasi

Tahun 2008 reformasi di Indonesia genap berusia 10 tahun. Kalo kita hitung-hitung titik tangkap dalam sejarah perubahan di dunia ini tak terkecuali di Indonesia, maka akan kita temukan satu kata, yakni "desakralisasi". Gerakan Reformasi di tanah air lahir sebagai titik balik dari sistem orde baru yang mesakralkan status quo yang mengkangkang seluruh aspek kehidupan.

Jelaslah bahwa status quo bisa bertahan lama karena sakralisasi. Sakralisasi 5 Paket UU Politik selama kepemimpinan suharto menjadi harga mati. Sakralisasi kepemimpinan nasional sehingga haram berbicara sukesi kepemimpinan. Sakralisasi UUD-45 sehingga tabu untuk melakukan amandemen. Dan sakralisasi lainnya telah melahirkan sentralisme, oligarki, penapian aspirasi rakyat, dll.

Upaya sakralisasi itu telah menyumbat keran-keran perubahan, sehingga krisis multi dimensional datang tidak terbendung lagi semakin menyengsarakan rakyat. Maka gerakan dan tuntutan reformasi pun datang bak air bah yang tumpah membasahi pertiwi, melakukan desakralisasi.

Desakralisasi pertama adalah suksesi kepemimpinan nasional yang sukses tanpa pertumpahan darah, meretas mitos " yang bisa jadi presiden hanya orang yang berpengalaman jadi presiden, dan Pergantian kepemimpinan akan berdarah-darah". Syukurlah saat ini kita sudah berulang kali malakukan suksesi nasional pasca suharto dengan damai. Suksesi kepemimpinan nasional sudah bukan lagi barang sakral.

Desakralisasi kedua adalah Penghapusan 5 Paket UU Politik, yang membuka peluang status quo bisa di akhiri. Terlepas dari masih banyaknya kelemahan UU yang baru, kita lihat iklim demokrasi saat ini sudah mulai terbuka. Aggota parlemen tidak ada lagi yang ditunjuk, tapi semua lewat proses pemilihan, TNI pun sudah hengkang dari dunia parlemen. Selain itu Pemilu multi partai sudah dapat di laksanakan dengan pelaksana pemilu yang independen yakni KPU, bukan lagi dari kalangan pemerintahan. Kebebasan pers pun sudah menjadi iklim yang luar biasa majunya saat ini. Tidak ada lagi istilah breidel. Masih segar dalam ingatan kita yang menentukan mati-hidupnya sebuah produksi media seperti koran adalah departemen penerangan, sekarang yang menjadi faktor penentu adalah hukum ekonomi, kalo korannya kurang di minati, maka tidak laku, dan bisa bubar.

Desakralisasi ketiga, yakni otonomi daerah. Kekuasaan yang dulu satu, terpusat dan seragam, kini mulai digulirkan dari pusat ke daerah dan dari pemerintah ke masarakat. Meski disana sini masih beragam permasalahan yang mewarnainya dan masih bernuansa desentralisasi setengah hati, akan tetapi pemberian kewenangan kepada daerah, masyarakat dan motivasi bangkitnya kearifan lokal sudah bukan barang haram lagi.

Setelah semua keran politik terbuka. Maka makin muluslah jalan untuk melakukan desakralisasi yang ke empat yakni Amandemen UUD-45. Salah satu hasil dari amandemen tersebut yang dapat dirasakan adalah Pilpres, Pilgub dan Pilkada langsung. Partisipasi rakyat semakin terbuka dalam menentukan siapa pemimpinnya, meski kita lihat partisipasi itu, pada umumnya masih diwarnai oleh mobilisasi masyarakat.

Walaupun berbagai desakralisasi telah kita lewati bersama, sirik politik sudah semakin berkurang, namun ada problmatika baru yang mulai menjamur dengan cepat, sebagai anak yang lahir dari "reformasi setengah hati". Pertama, kekuasaan pusat hingga daerah yang lahir saat ini adalah kekuasaan politik yang kompromistis dan hegemoni. Pengisian jabatan menteri dan jajarannya di pusat, kepala dinas dan jajarannya di daerah, cenderung merupakan hasil kompromi politik kekuatan elit eksekutif, elit parlemen dan partai, untuk menciptakan kondisi "aman" dalam menjalankan pemerintahan. Lahirnya koalisi-koalisi politik orientasinya bukan untuk kepentingan rakyat, akan tetapi tidak lebih dari sekedar bagi-bagi kue kekuasaan. Dalam hal ini pertimbangan profisionalisme sangat-sangat di nafikkan.

Kedua, Realitas kepartaian di era multi partai ada kecendrungan ikut dengan pola permainan kekuasaan status quo, melakukan mobilisasi politik untuk merebut kekuasaan, membagi kue pembangunan secara tidak halal dan lupa akan kemiskinan dan penderitaan rakyat. Ada sebuah norma yang terbangun secara massif melalui institusi politik nasional yang disadari atau tidak, telah melembagakan pola politik machiafelisme (Tujuan menghalalkan segala cara). Sehingga partai-partai nasional yang ada cenderung menjadi ageng KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dari pusat hingga ke daerah. Salah satu faktor penyebab lahirnya partai politik lokal di Aceh karena saudara-saudara kita di Aceh menganggap bahwa sudah susah merubah mentalitas politik "Partai Nasional" yang hanya menjadi agent pelembagaan KKN.

Ketiga, otonomi daerah, seperti yang telah di duga sebelumnya, telah melahirkan raja-raja kecil di daerah dan cenderung menjadi proses deseantralisasi KKN dari pust ke daerah.

Keempat, upaya kelamnya penegakan hukum di tanah air. Saya kira ini tidak perlu diulas panjang. Karena kita sudah tahu semua bahwa penegakan hukum di Indonesia hanya layak diliput dalam rubrik "Aneh tapi nyata", karena hukum kita masih bercorak hukum "Flora dan fauna", maka jangan heran bila rasa keadilan masyarakat itu masih dalam tataran "mimpi kali ye".

Mengutip Statement Eep Saifullah Fatah (Kompas,06-11-2007) " Di suatu sisi mereka berjasa menghasilkan kemajuan prosudural dalam demokrasi kita, Namun disisi lain, secara mencemaskan mereka menghasilkan apa yang disebut Anton Steen dan Juri Ruus (2002) sebagai gejala perubahan rezim dan kesinambungan elite".

Penyelesaian masalah bangsa yang bersifat parsial dan tidak bersifat sistemik itu justru membantu kekuatan orde baru untuk kembali survive ke pentas politik nasional sebagai faktor dominan dalam penentuan regulasi dan pelembagaannya secara nasional hingga ke tingkat daerah, dan ketika pemikiran reformasi mengalami degradasi secara devenitif dan mati suri, maka inilah realitas pembusukan sosiologis yang memicu munculnya gerakan-gerakan yang melakukan desakralisasi yang berikutnya yaitu menggugat eksistensi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Boleh jadi salah satu faktor penyebab beberapa gejolak daerah di tanah air yang masyarakatnya mempunyai kehendak memisahkan diri dari NKRI seperti RMS di Maluku, GPM di Papua, GAM di Aceh, selain karena kesenjangan yang menganga lebar, juga karena menganggap NKRI tidak relevan lagi terhadap penyelesaian masalah bangsa.

Bukankah tema tentang bentuk negara NKRI itu kita rasakan masih tema yang sakral saat ini ? atau bahasa lainnya adalah " NKRI adalah suatu rumusan yang final". Tapi apa salahnya itu di wacanakan untuk kesejahtraan "rakyat" sebagai pemilik kedaulatan bangsa ini. Karena jangan-jangan kata "final" itu justru menjadi penyumbat keran bagi penyelesaian masalah bangsa.

Peu Haba (Apa Kabar) Aceh ???

2007-12-25T20:18:00.000-08:00

Apa kabar saudara-saudaraku di Aceh ? Hari ini 3 tahun sudah tragedi tzunami. Tanpa terasa sudah 6 bulan saya meninggalkan Aceh. Masih ingin rasanya berlama-lama dan masih begitu sedikit hal yang bisa saya sumbangsikan bagi rakyat Aceh. Saya senantiasa mendoakan semoga saudara-saudaraku nun jauh di seberang lautan sana semakin mengalami kondisi yang menggembirakan, setelah bertahun-tahun mengalami kondisi memprihatinkan (Konflik dan bencana). Tentang peringatan tzunami, hari ini saya menyaksikan siaran televisi semuanya menyorot aktivitas BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) Aceh yang disana sini progressnya sangat lamban dalam menangani problematika rehabilitasi dan rekonstruksi.

Gejala yang ditunjukkan selama 3 tahun, nampaknya terjadi in-efisiensi dan korupsi anggaran di tubuh lembaga bentukan pemerintah ini. Indikatornya penyerapan anggaran APBN yang cukup besar, dinilai oleh pihak kebanyakan tidak sebanding dengan progress dan kualitas pekerjaan di lapangan. Dan masih banyak masyarakat korban bencana yang belum mendapat pelayanan perumahan, kesehatan dan gizi yang sebagaimana mestinya.

Saya teringat dengan spanduk di Kuta Binjai Aceh Timur yang berbunyi “ Setelah Gelombang Tzunami, hati-hati gelombang korupsi”. Mungkin inilah agenda penting di Aceh saat ini. Bukan hanya terhadap BRR, tetapi di segala lini kehidupan. Potensi korupsi di Aceh dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama begitu besarnya anggaran yang bergulir ke Aceh pasca bencana tzunami, konflik dan penetapan daerah otonomi khusus, tanpa di barengi dengan management pengelolaan keuangan yang baik. Kedua kurang terkonsolidasi dan terakselerasinya jaringan pengawasan terhadap upaya pemulihan aceh. Ketiga, fokus pemulihan lebih bertumpu kepada infrastruktur fisik yang kurang dibarengi dengan pembangunan pranata sosial-budaya, termasuk penataan sistem pelayanan publik. Keempat, masih begitu besarnya intervensi pusat (jakarta) dalam kebijakan dan pengelolaan rehabilitasi-rekonstruksi Aceh yang terkadang kebijakan itu tidak menyentuh kebutuhan dan permasalahan rakyat Aceh.

Itulah keterbatasan saya dalam menyorot problematika Aceh hari ini dalam memperingati 3 tahun tzunami, dan saya harap teman-teman yang telah membacanya dapat menambahkan. Selamat tahun baru hay rakan-rakan lon mutuah, aceh beu aman bek leroe darah, seramoe meukah beukoeng agama, demikian kata Rafly, penyanyi kesenangan saya. (Irdan)

Masih Perlukah Indonesia ?

2007-12-15T09:42:00.000-08:00

Siapakah kita di negara ini ? benarkah kita warga negara ? apakah buktinya bahwa kita adalah warga negara ? Apakah fungsi KTP bagi kita ? Setelah kita memiliki KTP, dimana data kita di simpan di negara ini ? Adakah profile diri kita tercatat di lembaran-lembaran negara sebagai indikator kecil bahwa memang kita adalah warga negara yang tercatat atau sebagai tanda negara ini punya perhatian terhadap warganya ? Apakah rakyat tahu hak-haknya di negara ini ? Pernakah di beritahukan apa hak-hak kita di negara ini ? Kenapa di negara ini begitu banyak orang miskin, bodoh dan menganggur ? apakah mereka itu warga negara ? Ditengah banyaknya orang miskin kenapa ada segelintir orang yang kaya dan berkuasa ? apakah mereka juga warga negara ?

Ini negara apa hutan ? apakah status kita tidak seperti orang yang di buang ke hutan sumatera, hutan sulawesi, hutan kalimantan, hutan Irian, hutan jawa dan sepandai-pandainya cari makan. Kalau dekat dengan kekuasaan maka dapat makan dan kalau jauh dari kekuasaan tidak ada makanan ? Apakah ada keadilan di negara ini ? Apakah keadilan di negara ini mempunyai rumus yang terukur ? Apakah yang dimaksud keadilan adalah bagi-bagi kue eksekutif, legislatif, dan yudikatif ? Apakah rakyat memperoleh keadilan ?

Jika pertanyaan-pertanyaan di atas tetap menjadi pertanyaan terus, maka pertanyaannya kemudian adalah masih perlukah Indonesia ? (Rintihan si Gembala Sapi di atas barangkaliadalah rintihan kita juga)

PUISI

2007-12-14T07:20:00.000-08:00

JANGAN SAMPAI

Ibu pertiwi bernyanyi
Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya
Hari ini, kudengar suara
“ Kami lebih butuh nasi dari pada demokrasi”

Ibu pertiwi bernyanyi
Marilah kita berseru Indonesia bersatu
Hari ini, kudengar pertanyaan
Masih relefan kah Indonesia ?

Ibu pertiwi bernyanyi
Maju tak gentar, membela yang benar
Hari ini kusaksikan para patriot
Maju tak gentar, membela yang bayar

Ada yang lapar di perjuangan demokrasi
Ada yang tak dibayar membela yang benar
Dan ada yang dihianati, masih bertahan di kolong Indonesia
Dipersipangan jalan peradaban
pada jiwa bangsa luluhlantak dan remuk redam
Kita disuguhkan pilihan
nasi atau demokrasi,
bersatu atau cerai
yang benar atau yang bayar,
Ketika terdengar suara gemuruh
berguman “ Mari kita menyelamatkan diri masing-masing”
Maka menanglah nasi, juru bayar dan yang hianat
Untuk itu kuucapkan dua kata
“Jangan sampai”. (Irdan, Makassar, Desember 2001)

GULA PASIR

Hai Gula Pasir
Begitu tinggi hargamu
Sehingga sulit kujangkau
Tapi begitu kau hinakan kemanusiaan kami
Karena menjelang pesta demokrasi
Engkau telah ditukar dengan idealisme saudara-saudara kami

Hai Gula Pasir
Begitu manis engkau
Sehingga dimana dirimu berada
Disitu semut ada
Tapi kau telah dijadikan alat untuk merusak demokrasi
Dan menghalau reformasi
Oleh orang-orang KABBULAMMAKKANG

(Irdan, Langsa Aceh, Desember 2006)

Bantimurung, Riwayatmu Kini

2007-12-12T04:07:00.000-08:00

Ketidak seimbangan alam ini terjadi sebagai akibat dari kebijakan dan kegiatan pengelolaan sumberdaya alam yang tidak rasional dan eksploitatif. Begitu banyaknya isi perut dan kulit bumi ini dikeruk secara tidak bijaksana, demi sebuah kata yakni “pendapatan”. yang terkadang tidak terkait dengan upaya perbaikan namun justru merajut efek yang lebih merusak.

Realitas Taman Wisata Bantimurung adalah sebuah contoh taman yang penuh dengan panorama alam dan kaya akan berbagai plasma hidup, saat ini kelestarian alamnya kian mengalami degradasi secara perlahan tapi pasti.

Bantimurung terletak di Kabupaten Maros (Sekitar 41 Kilo Meter dari Kota Makassar Sulawesi Selatan). Sebagai taman wisata, ribuan orang tiap minggunya berkunjung untuk menikmati air terjun, aliran air sungai, keindahan goa, berbagai spesies serangga dan panorama alam lainnya. Bantimurung sering distilahkan sebagai tempat membanting kemurungan, di dalamnya terdapat Goa Mimpi yang menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik mupun manca negara, membuat taman wisata ini menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Maros yang terbesar.

Kupu-kupu adalah keunikan Bantimurung yang sangat dikenal hingga ke mancanegara. Di tempat inilah tumbuh jutaan spesies Kupu-kupu yang cantik dan berbagai jenis serangga unik lainnya seperti Kumbang. saya masih ingat, pada tahun 1980 ketika pertama kali berkunjung ke tempat itu, tak terbilang jumlah Kupu-kupu cantik dengan berbagai variasi ukuran dan warna beterbangan menghiasi panorama alam. Ia hinggap di dahan-dahan, ranting-ranting dan dedaunan, bahkan terkadang hinggap di atas tubuh kita. Kupu-kupu itu sepertinya dengan tulus menari-nari menyambut kedatangan tamu yang ingin membanting kemurungan di Taman Wisata Bantimurung. Dan Kumbang-kumbang menjadi permata yang membuat suasana menjadi selaras.

Lalu kemanakah perginya Kupu-kupu dan Kumbang itu saat ini ? Entahlah. “Mari kita bertanya kepada rumput yang bergoyang” kata Ebit G Ade. Kupu-kupu Bantimurung mungkin hanya menjadi cerita romantisme masa lalu, ketika sepasang muda-mudi lagi memadu asmara dan disaksikan oleh Kupu-kupu itu. Yang jelas suasana menarik itu saat ini sudah sulit ditemukan lagi. Kupu-kupu itu berangsur menghilang, dan yang tinggal hanyalah sebuah Musium Kupu-kupu yang terletak di kawasan Taman Wisata Bantimurung dengan ribuan koleksi Kupu-kupu yang telah diawetkan, dan puluhan anak-anak menawarkan jualan koleksi serangga yang telah diawetkan dengan Formalin.

Sebagian dari Kupu-kupu itu telah bermigrasi (pergi ke tempat lain) dan sebahagian yang lain telah punah. Mereka menjadi migran karena semakin lama habitatnya semakin hilang. Kemudian mereka jadi punah, karena aktivitas perburuan manusia.

Kepergian Kupu-kupu Bantimurung ini karena habitanya sudah tidak terjaga lagi. Tentunya bukan permasalahan sederhana. Akan tetapi kompleksitas permasalahannya bermula dari kebijakan, perencanaan dan aktivitas pembangunan yang mengabaikan kelestarian habitat tersebut. Realitasnya dapat dilihat dengan dibangunnya berbagai sarana di lokasi taman wisata tanpa diimbangi dengan penghijauan dan pelestarian keragaman hayati. Pembangunan beberapa industri yang jaraknya tidak jauh dari taman wisata Bantimurung, misalnya pabrik semen Bosowa, industri Marmer, dan sebagainya dengan tingkat pencemaran yang tinggi tanpa diimbangi dengan upaya rehabilitasi lingkungan ditambah ketidak jelasan menganai AMDAL-nya, juga telah merusak strutur lingkungan secara sistematis, dan hal ini dilansir oleh beberapa pakar lingkungan mempunyai korelasi positif dengan hilangnya habitat dan perginya Kupu-kupu Bantimurung.

Selain itu residu Pestisida anorganik berspektrum luas yang telah ditebarkan di lahan-lahan pertanian di sekitar taman wisata, juga telah menjadi faktor penyebab tidak langsung punahnya berbagai spesies serangga termasuk Kupu-kupu.

Yang tidak kalah pentingnya untuk disorot adalah aktivitas perburuan serangga seperti Kumbang dan Kupu-kupu oleh masyarakat setempat yang sekedar berorientasi bisnis, telah memberikan kontribusi terhadap semakin hilangnya Kupu-kupu dan serangga langka lainnya. Penulis bahkan pernah menyaksikan di malam hari beberapa penduduk setempat berburu berbagai jenis serangga Kumbang langka lalu menjualnya dengan harga yang mahal ke Jepang, setelah sebelumnya sudah berlangsung transaksi melalui internet. Dan terhadap masyarakat yang berlaku demikian tidak pernah ada tindakan hukum tegas yang diberlakukan.

Jadi problema sebenarnya adalah kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang hanya berorientasi kepada target Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemudian investasi lahan yang tidak dibarengi dengan perencanaan investasi yang berwawasan lingkungan, dan kenakalan lingkungan yang tidak tersentuh oleh hukum, serta tidak dilibatkannya masyarakat setempat (stake holders terkait) dalam pengambilan kebijakan, menjadi faktor utama penyebab semakin mengkristalnya eksploitasi lingkungan dan membudayanya pola fikir masyarakat cenderung konsumtif, hanya tergantung pada alam.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, apa solusi yang bisa ditawarkan untuk meretas permasalahan tersebut ? Informasi terkini menyebutkan bahwa Taman Wisata Bantimurung saat ini telah menjadi Taman Nasional, dan sementara diikhtiarkan untuk menjadi Taman Warisan Dunia. Ini bermakna bahwa keberadaan Taman Wisata Bantimurung saat ini sementara berda di persimpangan jalan antara perbaikan atau eksploitasi yang kian sempurna.

Eskploitasi alam bisa jadi akan semakin menemukan bentuknya yang sempurna, ketika pengelolaan Taman Nasional ini diwujudkan dalam pola-pola sentralistik yang hanya berorientasi pada peningkatan “pendapatan”, dimana masyarakat dan kearifan lokal direduksi peran-perannya oleh negara sehingga akan semakin membunuh keragaman lingkungan dan kearifan lokal, atau dengan kata lain harus dihindari terjadinya kapitalisasi masyarakat dan lingkungan oleh negara sebagaimana yang terjadi pada beberapa realitas pengelolaan Taman Nasional.

Menurut hemat penulis, momentum status Taman Nasional ini dapat ditangkap sebagai sebuah kesempatan untuk menyusun sebuah keberhasilan pengelolaan lingkungan, dengan suatu syarat bahwa Taman Nasional tidak berarti suatu ”sentralisasi”. Akan tetapi bermakna menggerakkan semua lingkungan global dalam rangka memberdayakan lingkungan dan kearifan masyarakat lokal.

Hendaknya diikhtiarkan sebuah model pengelolaan Taman Nasional yang partisipatif dan sustainable. Atau dengan kata lain “Pengelolaan Bantimurung yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan” selayaknya menjadi kata kunci.. Partisipatif bemakna menggerakkan partisipasi semua pihak terkait, khususnya masyarakat lokal yang merasakan langsung dampak dari keberadaan Taman Nasional. Partisipasi itu bukan berarti hanya sekedar “pelibatan” masyarakat dalam posisi subordinasi yang justru kontra produktif dengan upaya “pemberdayaan”, akan tetapi pelibatan itu hendaknya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi gerakan dengan perinsip masyarakat dan lingkungan yang utama. “Berkelanjutan” bermakna harus ada perencanaan yang berorientasi kepada peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas lingkungan serta keanekaragaman hayati.

Sudah saatnya masyarakat lokal duduk bersama dengan berbagai pihak terkait melakukan urung rembuk tentang eksistensi Taman Bantimurung, lalu mendesakkan sebuah kebijakan dan aturan yang memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekitar. Sebagai contoh, masyarakat sekitar dapat dioptimalkan potensinya dalam hal penangkaran tanaman dan Kupu-kupu, yang selain bernilai ekonomis, estetis, juga meningkatkan daya dukung lingkungan, dengan catatan harus ada komitmen dan aturan main yang jelas bahwa hasil dari penangkaran itu sebahagian untuk dijual dan sebahagiannya lagi di lepas (diintrodusir) ke alam ini untuk memulihkan habitat yang hilang itu.

Hanya dengan kearifan-kearifan separti itulah kita dapat mengukir sukses story (kisah sukses) pengelolaan Taman Nasional dalam mengembalikan denyut nadi alam ini sebagai jantung kehidupan untuk generasi kita. (Irdan)

GAM TANGGAL 16

2007-09-26T09:43:00.000-07:00

MoU Perdamaian di tandangani oleh GAM (Gerakan Aceh Merdeka) mewakili rakyat Aceh dengan Pemerintah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) di Helsinki Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005.

Kenapa muncul istilah GAM tanggal 16 atau GAM kesiangan ? Ini sebenarnya bukan cuma fenomena Aceh, tapi fenomena Indonesia. Dulu saat orde baru mengalami masa keemasannya dibawah hegemoni kekuasaan ABG (Abri, Birokrat dan Golkar) sebagai koreksi terhadap Orde lama, banyak orang tepuk dada menyatakan dengan lantang dan bangga dirinya sebagai kader orde baru. Era Reformasi kemudian datang kemudian menumbangkan Orde baru dan menjadi mainstream baru dalam pola pembangunan bangsa, kemudian banyak orang yang dulunya orba tulen alias penentang reformasi, justru sekarang berada di garda terdepan memproklamirkan diri sebagai orang reformis meskipun tidak mengalami internalisasi apapun untuk disebut sebagai kaum reformis, menjadi pahlawan kesiangan. Itulah mungkin salah satu faktor penyebab reformasi mati suri, karena dinakhodai oleh yang bukan ahli reformasi.

Sama halnya dengan ketika pemberlakuan DOM (Daerah Operasi Militer) dan Darurat Militer sebagai operasi militer di Aceh yang telah banyak melakukan pembunuhan karakter keistimewaan Aceh. sebagai titik balik dari itu muncul gerakan bersenjata GAM sebagai sebuah"rasa ketidakpuasan yang melembaga" pada saat itu kelompok ini bergerilya berhadapan dengan militer. Terjadilah konflik berkepanjangan (Vertikal dan Horisontal). Di hati masyarakat Aceh kebanyakan yang mendukung gerakan GAM. Tapi tidak sedikit yang mau cari selamat dengan menjadikan dirinya sebagai antek NKRI (Istilah GAM dan rakyat kebanyakan), selain karena banyak juga pihak yang ingin mempertahankan kemapanan hidupnya, juga berada pada posisi mendukung GAM pada waktu itu penuh resiko hidup.

Menurut keterangan warga Kuala Simpang Ulim (Basis GAM) jangankan ikut GAM, dicurigai saja sebagai teman dari sahabat orang GAM itu hidup bisa jadi terancam (Nyawa bisa melayang).

Karena bencana Tzunami dan tekanan internasional, maka pada tanggal 15 Agustus 2005 GAM mempunyai posisi cukup penting sebagai penandatangan MOU Helsinki. Isi MOU tersebut adalah perdamaian dan pembelaan terhadap kepentingan rakyat Aceh keseluruhan. GAM kemudian mendapat sanjungan masyarakat Aceh sebagai pahlawan bahkan yang dulunya ada pihak yang anti GAM, pada saat ini tidak malu menyatakan dirinya sebagai bagian dari GAM. Mereka ini di gelar Gam tanggal 16.

Tengku Muslim Hasballah (Bupati Aceh Timur dari GAM bersama dengan

Gubernur NAD Irwandi Yusuf, dan duta PBB

Suasana sesaat setelah pelantikan Bupati Aceh Timur

(Catatan Kecil yang ditulis pada tanggal 28 Februari,2007 di Langsa Aceh )

NGO dan DOOR SMEER

2007-06-20T16:07:00.001-07:00

Pasca gempa dan tzunami, begitu ramai NGO (Non Goverment Organisation) asing maupun lokal bermarkas dan melakukan aktivitas di seluruh pelosok Aceh sebagai wujud kepedulian terhadap upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Aktivitas mereka beragam mulai dari rehabilitasi sarana fisik, sampai kepada aktivitas sosial-budaya dan kemanusiaan. Hampir di setiap sudut kabupaten / kota Aceh bahkan hingga ke gang-gang pun ada sekretariat NGO atau LSM, sehingga boleh dikata Aceh sebagai Kota NGO. Kendaraan yang berlabel NGO pun menjadi marak seperti mobil, motor bahkan hingga becak sekali pun.

Selain itu, ada lagi yang lebih marak di Aceh. Jika kita menelusuri propinsi Nangroe Aceh Darussalam, di setiap Kabupaten/Kota hingga ke tingkat kecamatan kita bisa melihat ada tulisan DOOR SMEER. Apakah itu ? Kalau ada tulisan seperti itu pastilah ia tempat pencucian mobil atau motor. Maraknya DOOR SMEER ini bak jamur di musim hujan mengikuti maraknya kendaraan bermotor khususnya Honda (sebutan orang Aceh untuk Motor) yang saat ini bisa dicicil oleh berbagai pihak dengan ansuran yang rendah dan memiliki cabang pemasaran di mana-mana.

Melihat, dimana-mana ada papan atau label bertuliskan DOOR SMEER seperti juga maraknya label NGO. Saat awal mula saya menginjakkan kaki di Aceh, saya pernah bertanya kepada teman “DOOR SMEER itu NGO apa sih ? Koq dimana-mana ada cabangnya ? ” Teman saya yang bernama Pak Idris spontan menjawab DOOR SMEER itu NGO yang fokus pada bidang kebersihan, yaitu kebersihan kendaraan bermotor. Saya tiba-tiba mengerti dan tertawa, ketika melihat bahwa DOOR SMEER tempat pencucian kendaraan bermtor. Lalu mengapa diberi nama DOOR SMEER ? Pak Idris menjelaskan bahwa kalo smeer itu artinya membersihkan, door itu bukan pintu lho tapi door itu suara tembakan. Jadi DOOR SMEER adalah menembakkan air ke kendaraan untuk membersihkannya. Ha…ha… memang orang Aceh sudah akrab dengan yang namanya perang, sehingga airpun disamakan dengan senjata. (Ird)

NASI PERANG

2007-06-17T16:28:00.000-07:00

Di Jogja dan pada umumnya daerah Jawa kita kenal ada namanya "Nasi Kucing". Di sebut nasi kucing karena porsinya sama dengan porsi makanan kucing, harganya pun sangat murah antara Rp 2.000 hingga Rp 2.500. Makanan ini di jajakan di kedai-kedai pinggir jalan. Kalau di di Makassar, mungkin nasi se harga itu kita masih bisa dapat di sekitar paotere atau disekitar pondokan mahasiswa di Tamalanrea.

Kalau di Aceh, khususnya di kota Langsa, nasi se harga itu di sebut "Nasi Perang". Konon nasi sejenis inilah yang di konsumsi orang kebanyakan di Aceh pada saat perang melawan musuh. Mengingat Aceh sudah melewati sekian banyak periode perang. Namun pada saat ini istilah itu bertahan pada nasi karena dia menjadi semacam etos perjuangan hidup. Masih banyak orang berperang melawan kelaparan dengan harus puasa Nabi Daud (sehari puasa-sehari tidak) karena kemiskinan, berjuang merebut kesempatan kerja, dll.

Makanan ini dibungkus dengan daun pisang berisi nasi gurih (nasi uduk) dengan lauk pilihan ikan tongkol atau telur mata sapi. Porsinya cukuplah untuk menanggulangi rasa lapar bagi penggemarnya. Nasi ini dijajakan di kedai-kedai, reks dan yang mengkonsumsinya mulai dari pengemis hingga aktivis mahasiswa. (ird)

ACEH HARI INI

2007-04-15T23:22:00.000-07:00

Dari PANYINGKUL (Jurnalisme Orang Biasa)

Merpati Putih,

Jelajahilah dunia ini

Hembuskan udara baru

Yang kau hirup dari malam

Biar bunga-bunga mekar menguncup

Biar bibir-bibir segar tersenyum.

Demikian sepenggal kutipan lagu yang sering terdengar di pasar, warung-warung kopi, rumah dan tempat lainnya di Aceh dengan suara khas melayu Rafli (Penyanyi lokal Aceh). Tzunami, selain menjadi sebuah bencana nasional yang telah meluluh lantakkan Aceh, juga mengandung hikmah mempercepat terwujudnya perdamaian di Aceh melalui MoU Damai Helsinki. Kelelahan akibat konflik berkepanjangan dan bencana, akhirnya mengembalikan Nangroe Aceh Darussalam kembali ke fitrahnya semula. Semua pihak di Aceh menyatakan bahwa kedamaian itu ádalah barang mahal dan berharap semoga Aceh damai untuk selama-lamanya.

Lagu Rafli ini mengisyaratkan bahwa permasalahan konflik di Aceh tidak pernah terselesaikan apabila didekati dengan pendekatan politis. Pendekatan kemanusiaanlah yang bisa menyelesaikannya. Semoga Aceh bisa menjadi pelajaran kultural bagi penyelesaian konflik di daerah lain di nusantara.

Saat ini Aceh kembali menjadi virgin area. Sebuah kesempatan emas untuk melakukan rekonstruksi bukan hanya fasilitas fisik, tapi semangat, trust, pranata sosial, tata pemerintahan, dan lain-lain yang tentunya harus dihindari terjatuh dilubang yang sama untuk kedua kalinya. Dengan kata lain, tanpa harus mengkambinghitamkan sebuah kambing (satu pihak), sejatinya kita belajar dari kesalahan masa lalu dalam menata pembangunan yang telah melahirkan kesenjangan, kekerasan, ketakberdayaan masyarakat, matinya intitusi dan pranata lokal, serta tercurinya hak-hak dan kesempatan masyarakat untuk mandiri.

Ada sebuah tesis yang sudah kita kenal “tidak berubah nasib suatu kaum kalau bukan ia sendiri yang merubahnya ”.Artinya kalau dia petani “ tidak akan berubah nasib petani kalau bukan petani sendiri yang merubah nasibnya”. Des Tidak akan berubah nasib rakyat Aceh kalau bukan rakyat Aceh sendiri yang merubahnya”. Dengan kata lain orang dari luar Aceh selayaknya jangan merasa lebih tahu permasalahan di Aceh dari orang Aceh sendiri, kemudian membuat formula pembangunan di Aceh yang sama sekali tidak menyentuh substansi masalah masyarakat.

Penataan Aceh yang selama sekian tahun tidak berbasis kepada kepentingan rakyat Aceh telah melakukan pembunuhan karakter (carácter assesination) terhadap kultur keistimewaan Aceh sendiri. Realitas membuktikan bahwa saat ini Aceh sudah relatif aman dan damai saat pengelolaan keamanan di serahkan kepada masyarakat Aceh sendiri. Aceh be aman, be’lero dara, seramo mekkah bukong agama (Semoga Aceh aman, jangan ada lagi darah yang tumpah, semoga serambi mekkah kuat agamanya) demikian dilantunkan oleh Rafli.

Adapun statement Kepala Badan Intelejen Nasional (BIN), Syamsir Siregar tentang terdapat potensi terjadinya konflik berskala besar dalam Pilkada di Aceh, ternyata itu sekedar pernyataan yang tidak menjadi kenyataan, karena dalam realitas tidak ada indikasi yang mengarah ke hal tersebut.

Melalui semangat Aceh yang baru, penguatan institusi dan kearifan-kearifan lokal masyarakat yang selama ini terbunuh, saat ini dihidupkan kembali semoga menjadi awal untuk mengakhiri segala bentuk kejahatan dan pelangaran HAM yang ada di Aceh dan memulai udara baru seperti yang digambarkan oleh Rafli dalam lagunya yang mewakili perasaan Rakyat Aceh.(Langsa, 26 November 2006 )

MENGAPA DATANG KE ACEH ?

2007-04-15T22:43:00.000-07:00

Dari : situs Jurnalisme Orang Biasa, Panyingkul :

M.Irdan.AB:

Ke Aceh sejak Agustus 2006, ditugaskan oleh Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah (YIPD) untuk sebuah program tata pemerintahan bernama Aceh-Nias Governance Enhancement Program (ANGEP) kerjasama lembaga donor USAID.

Ketika ada kesempatan untuk ikut berikhtiar membangun kembali Aceh dari kehancuran, saya menganggapnya sebagai peluang emas untuk melanjutkan studi di “universitas kehidupan” dan ingin menjadi bagian kecil dari solusi terhadap pemulihan Aceh dari kehancuran. Aceh sebagai salah satu “universitas kehidupan” terbesar di Indonesia karena Aceh sudah menjadi sebuah laboratorium penanganan bencana nasional, selain itu dia juga menjadi laboratorium resolusi konflik, dan kultur di Aceh sangat khas dengan kearifan lokalnya.

Jadi yang menggerakkan saya ke Aceh adalah panggilan profesi saya sebagai seorang fasilitator pemberdayaan masyarakat dan advisor tata pemerintahan daerah yang saya geluti sejak tahun 2000. Juga, jiwa petualang dan panggilan kemanusiaan serta dorongan untuk ikut mengembangkan kultur keistimewaan Aceh yang bisa menjadi contoh terbaik bagi pembangunan di daerah lain. Saya melihat kultur Aceh mempunyai banyak kesamaan dengan kultur Bugis-Makassar. Ketika berada di Kota Langsa (Aceh bagian timur) proses adaptasi saya dengan masyarakatnya sangat mudah, dan tidak ada resistensi sama sekali.

Di Aceh Timur saya bergaul dengan berbagai kalangan, mulai dari ABG, aparat pemerintah sampai aktivis, termasuk aktivis GAM. Tugas saya di Aceh Timur adalah melakukan pendampingan terhadap pengembangan tata pemerintahan khususnya penguatan kapasitas aparat pemerintah di tingkat kecamatan. Di masa lalu, Aceh Timur merupakan basis konflik terutama di daerah yang saya dampingi yakni Kecamatan Darul Aman, Julok dan Simpang Ulim. Kesan saya, meskipun konflik telah berakhir dengan ditandatanganinya MoU Helsinki, masih menyisakan permasalahan sikap apatis masyarakat terhadap perubahan. Olehnya itu agenda paling utama saat ini adalah memulihkan kepercayaan mereka dan merangsang semangat keswadayaan mereka untuk membangun.

Masih kuat kesan bahwa Jakarta adalah penipu. Pernyataan itu kerap saya dengar pada perbincangan dan diskusi di warung kopi. Krisis kepercayaan mereka juga bisa dipulihkan apabila pemerintah serius menerapkan otonomi/kemandirian kepada rakyat Aceh. Kesan yang lain, paska pengesahan UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh), institusi lokal masyarakat yang pernah mati berupaya dihidupkan kembali seperti sebutan geucik untuk kepala desa, sebutan gampong untuk desa, kemudian di bawah camat ada mukim yang dipimpin oleh seorang imum mukim membawahi beberapa gampong. Ketika akan dihidupkan kembali, semuanya seperti menjadi barang asing yang perlu disosialisasikan lagi kepada aparat yang telanjur akrab dengan budaya sentralistik Orde Baru. Kesan saya, perdamaian di Aceh merupakan suatu anugerah khususnya di Langsa tempat saya berdomisili.

Tingkat kriminalitas sangat minim. Selain polisi, di Aceh dikenal adanya WH (wilayatul hisbah atau polisi syariat) yang bertugas mengawal Qanun (Peraturan Daerah) yang terkait dengan penegakan syariat Islam. Misalnya apabila ada sepasang muda-mudi yang berkhalwat, maka akan diproses oleh polisi syariat (Qanun 14). Pengemudi mobil umum yang tidak memberi kesempatan kepada penumpang untuk melaksanakan shalat duhur, akan dicabut surat izin usahanya (Qanun No 11 ). Di Langsa dan umumnya wilayah lain di Aceh, tidak ada tempat hiburan malam. Tak ada bioskop. Yang marak adalah kafe jalanan yang buka hingga pukul 02.00 dinihari, yang menyuguhkan berbagai hidangan seperti layaknya di pantai Losari Makassar dahulu.

A. Muhammad Jayadi :

Saya asal Makassar dan kini bertugas di Banda Aceh. Saya bekerja untuk Program UPC UPLINK (Urban Poor Linkage) bagian logistik. Saya sudah berada di Aceh sejak tahun 2005. Dulu ke Aceh sebagai relawan tsunami bagian distribusi logistik, diutus oleh Pemerintah Propinsi Sulsel. Saat ini aktif sebagai staf pendistrubusi barang (besi) untuk keperluan pembanguanan rumah di UPC UPLINK. Saya ke Aceh, selain ingin menambah pengalaman kerja, memperluas pergaulan, juga ingin menjejaki kemungkinan untuk membangun usaha dalam jangka panjang. Saya ingin menjadikan Aceh sebagai kampung kedua saya setelah Makassar.(p!)